Keluhan itu ada untuk di dengarkan, bukan untuk dipenjarakan.

Dimana Perlindungan Konsumen, sehingga menuliskan email dan surat pembaca saja, bisa dituntut dan masuk bui?

Belakangan ini di ranah media daring, seperti Blog, dan facebook banyak memberitakan: Prita Mulyasari ditahan oleh Kejaksaan Negeri Tangerang kerena mengeluh soal pelayanan RS. Omni Internasional di sebuah milis. Ibu rumah tangga yang memiliki dua anak yang masih balita ini dijerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE. karena mengirimkan email di milis dan surat pembaca di Detik.com

Berbagai gerakan dilangsungkan di ranah daring ini, bila ingin mendukung di fesbuk bisa kesini lalu, pasang banner seperti ini di blog dan email ke RS omni. lalu gerakan para blogger yang menulis tentang kasus ini di blognya masing-masing

Katanya kita negara Demokrasi yang bebas berbicara dan berpendapat, asal dapat dipertanggung jawabkan. Dan kita juga memiliki Undang-Undang UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kalau dalam kacamata saya, seharusnya Prita yang menuntut RS. Omni Internasional tersebut, bukan malah dia yang ditutut.

Apakah artinya dengan adanya UU ITE, diharapkan masyarakat akan jadi takut untuk menulis dan mengeluarkan pendapatnya di dunia daring? anda salah. Kalau kita benar jangan merasa takut. toh bukankah seharusnya undang-undang dibikin untuk kesejahteraan rakyat.

Saya sendiri sebagai calon dokter gigi, mengerti betul apa yang namanya tanggung jawab. Pasien berhak tau jenis perawatan apa saja yang akan dilakukan, apa saja dampaknya, dan lain-lain. Dan pasien juga harus menyetujui semua itu dengan menandatangani Inform Consent, sehingga bila ada sesuatu yang terjadi di kemudian hari, dia tidak dapat menuntut sang dokter ataupun instalasi tempat dia berobat (jadi semua enak sama enak tho), tapi, kalau melihat dari kutipan Email yang dilayang kan Prita tersebut: (entah itu benar atau tidak)

Mulai malam itu saya diinfus dan diberi suntikan tanpa penjelasan atau izin pasien atau keluarga pasien suntikan tersebut untuk apa. Keesokan pagi, dr H visit saya dan menginformasikan bahwa ada revisi hasil lab semalam. Bukan 27.000 tapi 181.000 (hasil lab bisa dilakukan revisi?). Saya kaget tapi dr H terus memberikan instruksi ke suster perawat supaya diberikan berbagai macam suntikan yang saya tidak tahu dan tanpa izin pasien atau keluarga pasien.

===> Adanya “informed consent”, penderita berhak mendapatkan penjelasan yang lengkap sebelum dilakukan tindakan tertentu. Penderitapun berhak menolak bila tidak menyetujui rencana tindakan yang akan dilaksanakan dokter dan rumah sakit terhadapnya. Bila ada penolakan tersebut, segala akibat tidak dilakukannya tindakan tersebut menjadi tanggung jawab penderita.

untung di kampus ku pake inform consent, jadi lega gag takut ketuntut macem-macem (okok)

Selain itu, bukan kah Prita sudah melayangkan surat Pengaduan ke rumah sakit tersebut dan tidak ditanggapi, lalu salah kah bila ia akhirnya menulis melalui media (daring) untuk mengeluarkan pendapat dan kekecewaannya? Karena kemana lagi Prita dapat menyuarakan isi hatinya?

Saya sendiri tidak ingin menjelek-jelekan suatu instansi atau seorang dokter, karena seperti yang sudah kita ketahui, bila sudah berususan dengan rumah sakit besar seperti ini, jangan kan pendapat kita akan didengar, bisa-bisa kita yang dituntut balik (sudah terbukti bukan dengan kasus ini)*kok ada yang aneh ya dengan kalimat ini* (okok)

Terus terang kalau soal yang berhubungan sama hasil Laboratorium, mama saya termasuk yang pernah kena semacem ini juga, ketika keluar dari RS setelah rawat inap 10 hari, beliau disuruh kontrol lagi sengan melakukan periksa lab, yang pas dijalankan ternyata jumlah total sampai 2 juta-an.  Ok, bila itu memang diperlukan, pinter mana sih dokter sama pasiennya. tapi ternyata pas saatnya periksa dan hasil lab nya belom ada, si dokter enak aja bilang, oh itu gag terlalu perlu (WTF!!) kalo gag perlu kenapa disuruh test, gimana sih… tapi ya udah, berhubung toh sampai sekarang saya sekeluarga juga masih jadi pelanggan setia RS tersebut, maka saya tidak  mau mengungkit2 itu lagi, anggep aja keluarga saya yg goblok mau di bodoh2i periksa darah sampe 2  juta. pas disuruh periksa lagi, mama saya milih untuk tidak melakukannya.

tak usah berpanjang-panjang mari kita kembali ke kasus Prita. dia menuliskan dalam imel tersebut:

Suami saya datang kembali ke RS Omni menagih surat hasil lab 27.000 tersebut namun malah dihadapkan ke perundingan yang tidak jelas dan meminta diberikan waktu besok pagi datang langsung ke rumah saya. Keesokan paginya saya tunggu kabar orang rumah sampai jam 12 siang belum ada orang yang datang dari Omni memberikan surat tersebut.

……………………

Kenapa saya dan suami saya ngotot dengan surat tersebut? Karena saya ingin tahu bahwa sebenarnya hasil lab 27.000 itu benar ada atau fiktif saja supaya RS Omni mendapatkan pasien rawat inap.

Apakah Prita salah dengan meminta hasil lab tersebut?

tentu tidak, karena setahu saya, pasien boleh meminta hasil lab, hasil rontgen, atau hasil-hasil lain bila diperlukan. begitu juga menurut UU Perlindungan konsumen:4488_1147036563001_1440161736_381813_8006673_n

==> Hak penderita untuk mendapatkan “second opnion”, bila merasa bahwa pelayanan seorang dokter tidak/kurang meyakinkan kalau perlu pindah rumah sakit. Penderita berhak untuk mendapatkan catatan pengobatan di rumah sakit lama.

tuh… intinya dia boleh kan minta pertanggung jawaban dari dokternya…

walau sekarang ibu Prita telah dibebaskan dari tahanan (tapi tetep loh jadi tahanan kota) thanks to JK. tapi kita tahu, hal-hal seperti ini tidak boleh dibiarkan. Jika tidak dituntaskan sekarang akan banyak Prita-Prita lainnya kelak.. dan jangan sampai UU ITE yang baru saja disahkan, digunakan untuk hal-hal seperti ini. dan juga jangan sampai kasus ini malah jadi komoditas POLITIK.

Pesan saya. bila ada yang tidak puas (seperti Prita) dan memiliki bukti lebih baik dari pada nulis surat pembaca atau email-emailan seperti ini, sudah tuntut aja lah langsung. capek! niat nya baik2 biar gag ada orang yang kena seperti dia juga, kok bukannya dapet SERVICE RECOVERYmalah masuk penjara. (ninja)

oh iya, bila pasien merasa ada yang kurang puas, harap ditanyakan sejelas-jelasnya ke dokter yang bersangkutan (saya juga gag pernah merasa capek kok, nerangin tentang gigi ke teman-teman yang bertanya) sehingga tidak terjadi mis komunikasi. lalu, biasanya bila akan dilakukan tindakakan, jangan lupa tanda tanganin inform consent. bila kita kurang puas sama pelayanan rumah sakit tersebut, kita bisa minta second opinion dulu sebelom memutuskan untuk dirawat *sah-sah saja kok*

saya sendiri, amit-amit jabang bayit deh, kalo sampe ada pasien yang tidak berkenan sama pelayanan yang saya berikan. lebih baik saya jelaskan sejelas-jelasnya sebelom melakukan tindakan termasuk memberitahu bila dibutuhkan penyuntikan atau tidak (soalnya ada pasien yang benar2 anti disuntik) dari pada kita nyelonong langsung nyutik. dan juga sebaiknya dokter / instansi yang baik dapat menerima pendapat dan saran toh, untuk kemajuan bersama ini, pasien dan dokter sama-sama senang. mungkin perkara ini juga gag akan berkembang sejauh ini, bila pihak rumah sakit menerima kritik dan saran (keluhan) dari ibu Prita. bukan kah keluhan itu ada untuk didengarkan?

eh iya, besok kamis tanggal  4 Juni 2009 sidang Perdana nya Prita… ada yang mau datang dan memberikan dukungan?

#saya bukan orang hukum yang ngerti hukum, jadi kalo pasal2 nya ada yg salah dan tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan.
#saya juga belom jadi dokter gigi, jadi mungkin belom mengetahui gimana prosedur sesungguhnya yang terjadi di rumah sakit.
#saya disini juga sebagai calon dokter gigi, yang tentu saja tidak ingin mengalami hal seperti ini hanya karena masalah komunikasi.
#saya disini hanya sebagai orang awam yang kepingin mendapatkan pelayanan terbaik bila berobat kerumah sakit.
#saya disini hanya sebagai orang awam, yang ingin haknya sebagai warga negara untuk dapat bebas menyuarakan pendapat asal bertanggung jawab, tidak tercabut semena2 hanya dengan adanya UU baru, yang baru aja disah kan ini.

33 comments

  1. Mama Naomi says:

    kalau para blogger yang mengeluarkan pendapat mengenai keluh – kesah pada suatu instansi…maka saya pasti kena jaring…ahahhaha

    saya malah sedih melihat pemerintah kita yang bukannya memperjuangkan nasib warganya…namun lebih berpihak kepada sebuah Instansi yang punya banyak Duittt witt witt….huh

  2. dita_disini says:

    iya setuju… mereka gag kejar setoran, dan biasanya lebih teliti, karena harus menjaga nama baiknya dia sendiri, kan malu tuh kalo dokternya sampe diganti

Comments are closed.